Sejarah Pengadilan Agama Sinjai

SEJARAH TERBENTUKNYA PENGADILAN AGAMA SINJAI

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai dibentuk berdasarkan adanya penetapan Menteri Agama Nomor 05 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah terbentuk di Sinjai sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Makmah Syar’iyah di Daerah Luar Jawa – Madura.

Jadi terhitung tanggal 1 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian Mawarits ditentukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Sinjai yang berkedudukan di Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai Keseluruhan, jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi.

2. Sejarah ( lengkap termasuk daerah hukum ) Pembentukan Daerah Tk. II Sinjai

Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum memasuki periode Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah berstatus sebagiai suatu onderafduling yang pada waktu itu berada dibawah Afdeeling Bonthain.

Afdeeling Bonthain dikepalai oleh seorang Assisten Resindent membawahi empat buah Wilayah onderafdeeling yang masing-masing dikepalai oleh seorang contreleur.

Keempat wilayah onderafdeeling dimaksud adalah :

  1. Onderafdeeling Bantaeng,
  2. Onderafdeeling Bulukumba
  3. Onderafdeeling Selayar dan,
  4. Onderafdeeling Sinjai.

Onderafdeeling ini membawahi Wilayah-Wilayah Adat gemeenschap yang dipimpin oleh seorang Kepala Adat gemeenschap yang disebut Aru atau dengan gelar Puatta.

Onderafdeeling Sinjai sendiri membawahi enam buah Wilayah Adat gemeenschap yaitu :

  1. Adat gemeenschap Bulo-Bulo Timur;
  2. Adat gemeenschap Lamatti;
  3. Adat gemeenschap Tondong;
  4. Adat gemeenschap Bulo-Bulo Barat;
  5. Adat gemeenschap Manimpahoi;
  6. Adat gemeenschap Manipi dan Turungan.

Keenam Wilayah Adat gemeenschap ini selanjutnya terbagi habis dalam 73 buah Wilayah Kampung Kompexen. Tiap-tiap Kampung Kompexen dikepalai oleh seorang Kepala Kampung Yang bergelar Arung, biasa juga disebut dengan gelar Gella, Kepala, dan atau Karaeng.

Agaknya bentuk dan susunan organisasi pemerintah seperti ini berlangsung sampai pendudukan tentara Jepang di Indonesia.

Setelah memasuki periode Proklamasi Kemerdekaan khususnya periode Negara Kesatuan, beberapa ketentuan dan atau peraturan perundang-undangn yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang ada kaitannya dengan perubahan struktural Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan dapat disebutkan antara lain :

Dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara dibagi dalam tujuh buah Daerah Swatantra yaitu masing-masing :

  1. Daerah Swatantra Makassar di Sungguminasa
  2. Daerah Swatantra Bhontain di Bhontain
  3. Daerah Swatantra Bone di Watampone
  4. Daerah Swatantra Pare-Pare di Pare-Pare
  5. Daerah Swatantra Mandar di Majene
  6. Daerah Swatantra Luwu di Palopo
  7. Daerah Swatantra Sulawesi Tenggara di Bau-Bau

Diantara tujuh daerah Swatantra yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 tersebut termasuk pula Daerah Swatantra Bhontain yang membawahi beberapa Kewedanaan, dan salah satu diantaranya adalah Kewedanaan Sinjai.

Kewedanaan Sinjai pada waktu itu diperintahkan oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri, yang pada waktu berstatus sebagai Onderafdeeling diperintah oleh seorang Kontroleur.

Dibawah Kewedanaan ini terdapat Distrik yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik bentuk dan susunan Organisasi ini berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi sebagaimana diketahui bahwa lahirnya Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Januari 1957.

Dengan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 ini, Wilayah Sulawesi dibagi dalam 37 buah Kotapraja /Daerah Tingkat II yang terperinci sebagai berikut :

  1. Untuk Sulawesi Utara dan Tengah terdiri dari 10 buah Kotaparaja/Daerah Tingkat II
  2. Untuk Sulawesi Selatan dan Tenggara terdiri dari 27 buah Kotaparaja/Daerah Tingkat II

Dan setelah Sulawesi Tenggara resmi menjadi Propinsi yang tersendiri, maka Propinsi Daerah Tk. I Sulawesi Selatan terdiri dari 23 Kotapraja/Daerah Tingkat II.

Diantara 23 buah Kotapraja/Daerah Tk. II yang terbentuk dalam Wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tersebut, termasuk didalamnya Daerah Tingkat II Sinjai sebagai salah satu Daerah Otonom di Sulawesi Selatan.

Selanjutnya untuk memimpin Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebagai suatu daerah Otonom yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, oleh Menteri Dalam Negeri telah menunjuk dan mengangkat Abdul Latief (Mayor Purnairawan TNI/AD), yang dilantik pada tanggal 1 Februari 1960 sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai yang pertama. Dengan demikian maka tanggal 1 Februari 1960, merupakan hari jadi Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebagai suatu daerah Otonom yang berdiri sendiri

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sinjai

Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum Proklamasi Kemerdekaan R.I adalah berstatus sebagai suatu Onderfdeeling yang berada dibawah Afdeling Bhontain, dikepalai oleh seorang Controleur yang membawahi 6 buah wilayah Adat gemenschap , yaitu :

  1. Adat gemenschap Bulo-Bulo Timur .
  2. Adat gemenschap Lamatti
  3. Adat gemenschap Tondong
  4. Adat gemenschap Bulo-Bulo Barat
  5. Adat gemenschap Manimpahoi
  6. Adat gemenschap Manipi dan Turungan

Tiap-tiap wilayah gemenschap tersebut di[impin oleh seorang Kepala Adat gemenschap yang disebut Aru atau dengan gelar Puatta yang menguasai beberapa wilayah yang disebut Compexen. Tiap-tiap kampung Compexen dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang bergelar Arung bias juga disebut Gella, Kepala atau Karaeng .

Di dalam Setiap wilayah Adat gemenschap tersebut atau di dalam Pemerintah seorang Aru tersebut didampingi oleh seorang Qadhi (Pemangku Agama) yang mengurusi soal-soal Agama/Keagamaan, seperti masalah Munakahat , Mawarist dan lain-lain, sedangkan wewenang Qadhi-Qadhi tersebut (Yudiriksinya) terbatas pada wilayah pemerintahan Aru tersebut.

Dalam pelaksanaan perkawinan pada waktu itu cukup dilaksanakan oleh Imam saja sebagai pemangku Agama yang mendampingi Kepala Compexen (Arung) tanpa adanya pencatatan-pencatatan terlebih dahulu untuk itu.

Setelah adanya penetapan Menteri Agama No. 05 tahun 1958 tanggal 06 Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah terbentuk di Sinjai, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Daerah Luar Jawa – Madura.

Jadi Terhitung tanggal 01 Maret 1958 kegiatan masalah perceraian, Mawarist dilakukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Sinjai yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Sinjai, yang wilayah Yuridiksinya adalah Kabupaten Sinjai keseluruhan. Jadi dengan demikian maka wewenang dan fungsi Qadhi-Qadhi tersebut tidak ada lagi.

Kontak

PENGADILAN AGAMA SINJAI

Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Sinjai, Sulawesi Selatan, 92651, Indonesia.

  : 0482 - 2410141

  : 0482-21079

  : pasinjai@yahoo.co.id

Waktu Pelayanan

Senin - Jum’at (5 hari kerja)

Jam Kerja :
Senin – Kamis : 08.00 - 16.30 WITA
Jum’at : 08.00 - 17.00 WITA

Jam Istirahat :
Senin – Kamis : 12.00 - 13.00 WITA
Jum’at : 11.00 - 13.30 WITA

Pengunjung

Hari Ini67
Kemarin191
Pekan Ini450
Bulan Ini3471
Total76408

Copyright © 2016. Pengadilan Agama Sinjai. All Rights Reserved. Website by JA